Pengadilan Agama Sentani Berhasil Selesaikan Sengketa Gono-Gini Secara Damai
Pengadilan Agama Sentani Berhasil Selesaikan Sengketa Gono-Gini Secara Damai

SENTANI — Pengadilan Agama (PA) Sentani kembali menorehkan prestasi gemilang dalam upaya penyelesaian perkara perdata melalui jalur mediasi. Sebuah sengketa harta bersama (gono-gini) pascaperceraian bernilai miliaran rupiah yang melibatkan S selaku penggugat dan N sebagai tergugat, akhirnya berujung pada kesepakatan damai. Penandatanganan nota kesepakatan bersejarah ini secara resmi dilakukan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, yang sekaligus menandai berakhirnya perselisihan panjang di antara kedua belah pihak.
Perkara perdata yang terdaftar secara resmi dengan Nomor 115/Pdt.G/2026/PA.Stn ini berhasil diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan yang intensif. Keberhasilan ini tidak lepas dari kepiawaian Hakim Mediator PA Sentani, Nur Ali Renhoat, yang memimpin langsung jalannya perundingan. Tercatat, proses musyawarah mufakat ini telah melalui serangkaian pertemuan dan dialog konstruktif yang dimulai sejak akhir Juli 2026 lalu.
Kompleksitas sengketa ini menjadi salah satu perhatian utama mengingat besarnya nilai ekonomi serta sebaran geografis objek harta bersama yang dipersoalkan. Dalam kesepakatan yang telah dicapai, kedua belah pihak secara sadar menyetujui skema pembagian berbagai wujud aset yang ditaksir bernilai hingga miliaran rupiah. Harta gono-gini tersebut diketahui tidak hanya terpusat di satu wilayah, melainkan tersebar di dua provinsi berbeda, yakni di Sulawesi Selatan dan daratan Papua.
Berdasarkan rincian dalam dokumen perdamaian, pihak tergugat, yakni N, dipastikan berhak mendapatkan sejumlah aset properti dan lahan yang bernilai strategis N secara sah memperoleh hak penuh atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen di kawasan Gowa, Sulawesi Selatan, dengan estimasi nilai mencapai Rp1,5 miliar. Selain itu, tergugat juga berhak atas sebagian area yang mencakup puluhan keramba beserta satu unit rumah yang berlokasi di Netar, Sentani.
Di pihak lain, S selaku penggugat juga menerima porsi pembagian kekayaan yang seimbang dan telah disepakati bersama. Mantan suami tersebut menerima hak kepemilikan atas sebuah bangunan rumah toko (ruko) berlantai dua di Gowa yang ditaksir bernilai sebesar Rp1,3 miliar. S juga dipastikan mendapatkan hak pengelolaan atas 40 unit keramba, kepemilikan satu unit rumah tinggal, serta sebuah kendaraan operasional roda empat berupa mobil Toyota Kijang Innova.
Lebih dari sekadar membagi harta kekayaan pribadi, kesepakatan perdamaian ini juga menyoroti itikad baik dari mantan pasangan suami istri tersebut dalam memprioritaskan hak anak. S dan N bersepakat teguh untuk mengesampingkan ego masing-masing demi mengamankan masa depan, jaminan kelangsungan pendidikan, serta fasilitas kesehatan bagi buah hati mereka. Langkah ini dinilai sebagai wujud tanggung jawab moral yang patut dicontoh dalam setiap dinamika penyelesaian sengketa rumah tangga.
Komitmen pengamanan masa depan generasi penerus tersebut diwujudkan secara nyata melalui klausul penghibahan aset dengan nilai komersial yang fantastis. Dua buah aset berupa hamparan tanah dan bangunan yang terdiri dari puluhan petak rumah kos di Kota Makassar dihibahkan secara resmi. Harta properti yang ditaksir bernilai total mencapai Rp3,1 miliar tersebut sepenuhnya diserahkan kepada dua anak kandung mereka yang masih di bawah umur, yakni A.R.S. dan I.Z.S.
Mengingat kedua penerima hibah tersebut masih berstatus anak-anak, kesepakatan perdamaian ini juga memberikan kepastian hukum terkait instrumen tata kelolanya. Secara perundang-undangan, anak yang belum dewasa dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan maupun mengelola aset properti berskala besar. Oleh sebab itu, hak perwalian mutlak untuk memegang dan mengelola aset hibah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada sang ibu, N, hingga anak-anak mereka kelak dinyatakan cakap hukum.
Perjanjian perdamaian ini juga secara komprehensif mengatur tata cara penyelesaian properti yang harus dilikuidasi, serta pembagian kewajiban finansial. Dua unit rumah tinggal di Sentani Kota senilai Rp2,6 miliar disepakati untuk dijual, di mana hasil penjualannya kelak wajib dibagi rata dengan persentase 50:50. Terkait urusan finansial, utang bersama di Bank BRI sebesar lebih dari Rp377 juta untuk keperluan pembelian pakan ikan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab S, sedangkan piutang dari pihak ketiga sebesar Rp123 juta akan dibagi dua sama rata apabila telah berhasil ditagih.
Pada puncaknya, kesepakatan perdamaian yang dibuat dalam keadaan sehat, sadar, dan bebas dari paksaan ini diajukan kepada institusi peradilan untuk segera disahkan. Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani agar perjanjian bersejarah ini dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (Acta van Dading) sehingga memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, sengketa harta gono-gini tersebut dinyatakan selesai secara tuntas, diiringi janji teguh kedua belah pihak untuk tidak saling menuntut kembali di kemudian hari.


