Temukan Sejumlah Catatan Penting, Ini Hasil Evaluasi Total PTA Jayapura di PA Sentani!
Soroti Kinerja Laporan Keuangan Hingga Putusan, PTA Jayapura "Sidak" PA Sentani!
SENTANI — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja peradilan, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jayapura kembali melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin di Pengadilan Agama Sentani. Kegiatan krusial ini berlangsung selama dua hari penuh, terhitung sejak Rabu (22/7/2026) hingga Kamis (23/7/2026). Tim pengawasan dari tingkat banding ini dipimpin langsung oleh Muhammad Hasbi selaku ketua tim, dengan membawa misi untuk mengevaluasi sekaligus memberikan arahan strategis guna mewujudkan tata kelola peradilan yang lebih prima di wilayah hukum Sentani.
Kehadiran rombongan PTA Jayapura tersebut disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani, Nur Ali Renhoat, beserta seluruh jajaran aparatur peradilan. Momentum pengawasan ini tidak hanya dipandang sebagai agenda formalitas untuk setiap triwulan, melainkan sebuah instrumen penting untuk mengukur sejauh mana standar operasional prosedur telah diterapkan dalam keseharian tugas. Rangkaian kegiatan diawali dengan agenda pertemuan pembuka yang menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan seluruh hasil temuan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif bagi kemajuan lembaga.
Memasuki tahap pemeriksaan, tim pengawasan langsung bergerak menyisir berbagai area krusial, dimulai dari bagian kesekretariatan yang menjadi tulang punggung administrasi perkantoran. Pada bidang kepegawaian, tim menyoroti implementasi Analisis Jabatan (Anjab) yang dinilai belum berjalan dengan optimal sesuai dengan pemetaan beban kerja terkini. Selain itu, kedisiplinan aparatur juga tak luput dari evaluasi tajam, terutama terkait mekanisme penerbitan surat izin pulang cepat yang ditemukan masih belum selaras dengan ketentuan dan regulasi disiplin yang berlaku.
Pemeriksaan kemudian berlanjut pada sektor tata usaha dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang selalu membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Tim auditor PTA Jayapura menemukan fakta administrasi bahwa Daftar Barang Ruangan (DBR) di beberapa ruang kerja belum dilakukan pembaruan secara berkala. Lebih lanjut, tim juga mencatat adanya kelemahan dalam aspek legalitas tata usaha internal, yakni belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan petugas penerima barang yang sah, sehingga berpotensi melemahkan sistem pengendalian dan inventarisasi aset.
Sektor pengelolaan keuangan juga tidak luput dari sorotan tajam tim pengawas pimpinan Muhammad Hasbi tersebut. Dalam pemaparannya, tim mendapati bahwa capaian output laporan keuangan Pengadilan Agama Sentani masih belum mencapai titik optimal sebagaimana yang ditargetkan oleh pimpinan pusat. Hal yang paling mendapat catatan kritis adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) instansi yang pada periode ini tercatat mengalami tren penurunan nilai yang cukup signifikan, sehingga membutuhkan langkah intervensi dan perbaikan tata kelola anggaran secepatnya.
Berpindah pada aspek pelayanan publik dan keterbukaan informasi di era digitalisasi, tim pengawas menyoroti optimalisasi media komunikasi eksternal instansi. Berdasarkan hasil penelusuran tim, ditemukan adanya beberapa indeks kinerja dan hasil survei kepuasan masyarakat yang belum ditampilkan secara transparan pada website resmi Pengadilan Agama Sentani. Padahal, publikasi data tersebut sangat krusial sebagai bentuk akuntabilitas dan parameter peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat luas yang mengakses informasi peradilan secara daring.
Tak hanya berhenti pada ranah kesekretariatan, pengawasan yang dilakukan selama dua hari ini juga menelisik secara mendalam pada administrasi inti peradilan, yakni kepaniteraan. Dalam pemeriksaan berkas perkara dan buku register, tim pengawas menemukan bahwa proses Penetapan Hari Sidang yang dilakukan masih memiliki sejumlah catatan dan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini menjadi pengingat penting akan perlunya kepatuhan tertib administrasi terhadap pedoman penyelesaian perkara yang telah digariskan.
Masih pada ranah teknis yustisial, tim auditor turut memberikan evaluasi tebal pada aspek penyelesaian produk akhir peradilan. Sorotan utama tertuju pada kerapnya ditemukan inkonsistensi dalam tata cara penulisan putusan pengadilan. Hal teknis namun sangat fundamental ini dinilai krusial, mengingat sebuah putusan harus memuat kepastian hukum yang jelas, runtut, presisi, dan tidak menimbulkan makna ganda yang dapat merugikan hak-hak pihak yang berperkara di kemudian hari.
Menutup rangkaian pemeriksaan yang padat, seluruh temuan tersebut dipaparkan secara komprehensif dalam sesi ekspos dan pembinaan yang digelar pada penghujung kegiatan di ruang Aula Pengadilan Agama Sentani. Sebagai ketua tim, Muhammad Hasbi mengambil alih forum untuk memberikan arahan yang berfokus pada pentingnya sinergi antar bagian. Ia menegaskan bahwa setiap aparatur peradilan harus selalu bisa bekerja sama, membuang ego sektoral, dan saling mengingatkan satu sama lain dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan besar lembaga.
Dalam pesan penutupnya yang menggugah, Muhammad Hasbi menganalogikan struktur instansi peradilan layaknya kesatuan yang tak terpisahkan. Beliau berpesan dengan tegas bahwa roda kepaniteraan tidak akan pernah bisa berjalan dengan optimal tanpa adanya dukungan penuh dari peran kesekretariatan, dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh aparatur Pengadilan Agama Sentani untuk senantiasa menjaga soliditas kerja sama, menciptakan berbagai kemajuan inovatif, dan memastikan lembaga peradilan mampu hadir memberikan pelayanan hukum terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.
