SELAMAT DATANG Aplikasi SIPP SIWAS e-COURT Mahkamah Agung RI
01 / 04

SELAMAT DATANG

Assalaamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Sentani. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.
Selanjutnya
02 / 04

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Selengkapnya
03 / 04

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Selanjutnya
04 / 04

e-COURT Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
Kunjungi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

siwas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

logosentani 2

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

 

Pedoman Bagian Umum

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

4.

UU No. 1 Tahun 1971

Tentang Pokok Pokok Kearsipan

5.

Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004

Tentang Pedoman Kearsipan

6.

Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007

Tentang Memberlakukan Buku I

7.

PP No. 38 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

8.

Perpres No. 70 Tahun 2012

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

9.

PMK No. 33/PMK.06/2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

10.

Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012

Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

11.

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001

Tentang Sewa Rumah Negara

12.

Permenkeu No. 96/PMK.06/2007

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN

13.

PMK No. 244/PMK.06/2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN

14.

PMK No. 138/PMK.06/2010

Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

 

 

A.
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
  1.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Lampiran
2.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Lampiran
3.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
Lampiran
4.
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional Lampiran
9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Lampiran
 
B.
PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
  1.
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
Lampiran
2.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
Lampiran
3.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Lampiran
4.
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
5.
Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
6.
Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
7.
Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
8.
Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
9.
Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
10.
Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
11.
Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Lampiran
12.
Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
13.
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
14.
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
16.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
Lampiran
 
C.
PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
  1.
Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.
Lampiran
2.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
3.
Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
Lampiran
4.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
Lampiran
5.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
Lampiran
6.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
Lampiran
7.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Lampiran
8.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
Lampiran
9.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Lampiran
10.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
11.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
Lampiran
12.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Lampiran
13.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Lampiran
14.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran
15.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
Lampiran
16.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran
17.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.
Lampiran
18.
Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
 
D.
PEDOMAN LAINNYA
  1.
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
Lampiran
2.
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Lampiran
3.
Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
Lampiran
4.
Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
Lampiran
5.
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lampiran
6.
Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus Lampiran

 

  • ARTIKEL
  • FORMAT GUGATAN/PERMOHONAN
  • SYARAT PENDAFTARAN PERKARA

 

Format Gugatan atau Permohonan

 NO

 FORMAT GUGATAN / PERMOHONAN

 FILE

 1.

 CERAI GUGAT

  Download

 2.

 CERAI GUGAT GHOIB

  Download

 3.

 CERAI GUGAT HADHANAH NAFKAH

  Download

 4.

 CERAI GUGAT PRODEO

  Download

 5.

 CERAI TALAK HADHANAH

  Download

 6.

 CERAI TALAK MURTAD GHOIB

  Download

 7.

 CERAI TALAK MURTAD

  Download

 8.

 CERAI TALAK PRODEO

  Download

 9.

 CERAI TALAK

  Download

 10.

 DISPENSASASI NIKAH ANAK LAKI-LAKI

  Download

 11.

 DISPENSASI NIKAH ANAK PEREMPUAN

  Download

 12.

 ISTBAT NIKAH BERLAWANAN

  Download

 13.

 ISTBAT NIKAH VOLUNTER

  Download

 14.

 PENGANGKATAN ANAK

  Download

 15.

 PERMOHONAN ASAL USUL ANAK

  Download

 16.

 PERMOHONAN WALI PENGAMPU

  Download

 17.

 PERMOHONAN WARIS

  Download

 18.

 PERWALIAN

  Download

 19.

 PERMOHONAN WALI ADHAL

  Download

 20.

 GUGATAN HARTA BERSAMA

  Download

 21.

 GUGATAN WARIS

  Download

Syarat Administrasi Pendaftaran Perkara Di Pengadilan Agama Sentani Selengkapnya

Hubungi Kami

 Home Pengadilan Agama Sentani

       Jl. Raya Kemiri, Hinekombe, Sentani

       Jayapura, Papua - 99352

 phone icon Telp  (0967) 5191455

 Fax icon Fax. (0967) 594625

 Mailbox Email :  admin@pa-sentani.go.id

      Tabayun : tabayun.pasentani@gmail.com

 

 

    Facebook  | Instagram | YouTube  radjaspin

 

slot dana bandar togel slot kamboja slot thailand slot maxwin slot demo slot pulsa RTP slot slot hoki slot kamboja bandar togel slot gopay slot dana slot pulsa slot bonus sundaempire787 Poskobet

Lokasi Kami

© 2022 Pengadilan Agama Sentani Designed by Joomla